Bali Democracy Forum II

NUSA DUA - Demokrasi di dunia tidak ada yang sempurna, dimana pun dan apa
pun coraknya. Yang ada kata Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, demokrasi
merupakan suatu proses yang terus berkembang secara dinamis dan tidak pernah
selesai. "Yang ada adalah demokrasi diabadikan untu kepentingan dan
kesejahteraan rakyat," katanya.

Hal itu dikemukakan Presiden di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12), dalam
pidatonyaa saat membuka Bali Democracy Forum (BDF) II. Acara
berlangsung dua hari, diikuti utusan 36 negara, termasuk dihadiri tiga
kepala negara yakni PM Jepang Yukio. Hatoyama, Sultan Briunei Darussalam
Hasan Al Bolikah, dan PM Timor Leste Xanana Gusmao.

Pembukaan forum itu dilakukan Prsiden dengan memukul gong. Pertemuan
bertemakan "Promoting Sinergy Between Democracy and Development in Asia :
Prospect for Regional Cooperation". BDF dibentuk tahun lalu dengan
kepemimpinnan bersama Jepang dan Indonesia. Forum ini bertujuan untuk
membangun dialog dan kerjasama internasional dan regional dibidang
demokrasi. Dalam forum itu, masing-masing negara dapat belajar dari
pengalaman masing-masing dalam menjalankan demokrasi. Asia nilai Presiden
sangat kaya dengan pengalaman berdemokrasi.

SBY menyebutkan, sebagaimana halnya dengan negara lain, Indonesia juga
sangat kaya dengan pengalaman demokrasi. Pada tahun ini saja sebutnya,
Indonesia telah melewati dua kegiatan demokrasi yang besar, yakni Pemilu
Legislatif pada April lalu dan Pemilu Presiden pada Juli. Dalam kedua
peristiwa akbar itu sebut SBY, rakyat Indonesia menunjukkan animo yang luar
biasa untuk menentukan masa depan bangsanya.

Dalam kedua pemilu itu jelasnya, diikuti oleh seitar 128 juta pemilih atau
setara dengan 84 persen dari total pemilih. Hal itu katanya, membuktikan
bahwa setelah tiga kali melaksanakan pemilu, kepercayaan rakyat terhadap
sistim demokrasi semakin besar. Dari survei yang dilakukan oleh LSI kata
Presiden, tercatat bahwa 90 persen responden percaya bahwa bangsa dan negara
Indonesia berada dalam arah yang benar.

Dikatakannya, era demokrasi di Indonesia telah berusia 11 tahun dan proses
itu tidak mudah, melainkan penuh rintangan dan tantangan. Namun jelas
Presiden, hal itu patut disykuri karena dalam proses yang labil itu para
pemimpin bangsa memiliki kesadaran dan niat yang baik dan berupaya mengajak
rakyat untuk berpartisipasi positif. "Kini demokrasi Indonesia mencapai
suatu equlibrium baru yang relatif stabil dan dinamis," katanya.

Presiden juga menyebut, kehidupan demokrasi di Indonesia yang mulai mekar
itu juga disertai dengan pembangunan ekonomi yang makin berhasil, politik
yang makin stabil, serta good governance dan rule of law yang makin
terwujud. Pada bagian lain sambutannya, Presiden mengemukakan bahwa sesuai
trema forum yang mengetengahkan masalah dan demokrasi dan pembangunan,
dikatakannya bahwa kedua hal itu saling berbeda, tetapi konsepnya saling
terkait dan dalam prosesnya saling memperkuat. Pembangunan tanpa demokrasi
katanya, akan timpang, sebaliknya demokrasi tanpa pembangunan akan hampa.

Dikatakannya, demokrasi maupun pembangunan menuntut akuntabilitas dari para
pemimpin dan pejabat pemerintahan. Setiap pemimpin yang mendapatkan mandat
dari rakyat jelasnya, harus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi
rakyat melalui wahana demokrasi an pembangunan. "Apa pun warna politiknya,
tugas pemerintahan dan parlemen mencarikan yang terbaik untuk menangkap
aspirasi rakyat dan harus diperjuangkan," kata SBY.

Dalam hal pembangunan, SBY mengemukakan bahwa harus ada keseimbangan antara
pembangunan ekonomi dan politik dan keduanya tidak boleh melebihi atau
berada di belakang, karena bisa menimbulkan ketidakpuasan dan instabilitas.
Di masa lalu jelas SBY, Indonesia pernah berada dalam situasi seperti itu.
Dalam suatu keseimbangan paparnya, demokrasi akan dapat dibangun, dan
melalui pembangunan, demokrasi akan menjadi lebih stabil dan
berkesinambungan.

Tentang pembangunan di Indonesia, dijelaskan SBY, bahwa sejak lima tahun
lalu, pemerintah telah menetapkan strategi pertumbuhan yang diimbangin
dengan pemerataan atau "growth with equity". Dalam penjabarannya, strategi
itu memiliki tiga jalur, yakni pembangunan ekonomi pro-growth, pro-job dan
pro-poor. Dia menyatakan keyakinannya bahwa triple-track strategy itu sesuai
dengan situasi di negara-negara sedang berkembang, yang masih menghadapi
masalah kemiskinan dan pengangguran.

PM Jepang yang juga Co-Chairman BDF, Hatoyama mengatakan, BDF merupakan
forum dialog yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi pembangunan di
negara-negara Asia. Jepang selama ini katanya, sangat konsisten membantu
negara-negara yang berkeinginan membangun demokrasi, terutama di Asia.

Melihat kemajuan-kemajuan demokrasi di Asia, Hatoyama mengatakan, bahwa
negara-negara di kawasan itu telah mencapai level yang unik, dimana mereka
telah melakukan transisi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
masyarakat sipil. Bahkan Jepang terangnya, sejak berakhirnya Perang Dunia
II, senantiasa konsisten menjaga perdamaian, membangun demokrasi dan
meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Selain di Jepang yang melaksanakan pemilu perubahan pemerintahan, masih di
kawasan Asia, yakni di India dan Indonesia tahun ini telah melangsungkan
pelaksanaan pemilu. Kedua negara yang dinilainya sebagai negara demokrasi
besar itu, telah berhasil melaksanakan demokrasi dan menyeimbangkannya
dengan pembangunan ekonomi.
"Di Indonesia, pembangunan ekonomi dan demokrasi telah berjalan
bersama-sama," katanya. Sementara itu Sultan Hasan Al Bolkiah dalam
sambutannya mengatakan, setiap negara memiliki masa lalu dan sejarah yang
berbeda-beda. Hal itu katanya, telah membentuk tatanan demokrasi yang
berbeda-beda pula di setiap negara. Tetapi katanya, masa lalu itu tidak
mungkin diubah dan saat inilah yang harus diubah. "Kita mengubah saat ini
untuk masa depan dan itu bisa dilakukan melalui pendidikan," kata Al Bolkiah
.