TRS: Pertemuan PLN dengan Komisi 3 DPRD Bali

Pada hari Kamis, 12 November 2009 Pk 13.00-14.15 wta bertempat di ruang Panmus Lt3 Kantor DPRD Bali berlangsung pertemuan antara Komisi 3 DPRD Bali dengan PLN Bali membahas masalah kelistrikan, rapat dipimpin / dibuka oleh ketua komisi 3 Putu Agus Suradnyana (PDIP), dalam rapat Tersebut dikuti sekitar 18 or, terdiri dari 8 orang dari PLN Bali, 5 orang dari DPRD Bali komisi 3, 5 orang Dari Unud, Pada pertemuan tersebut GM PLN distribusi Bali menyatakan saat ini hampir seluruh indonesia mengalami pemadaman , untuk Bali kita hanya memiliki kemampuan beban puncak sebesar 463 mega watt, dimana diketahui pada malam Kamis tanggal 11 November 2009 dibali terdeteksi penggunaan mencapai 515 mega watt sehingga harus ada pemadaman sebanyak 70 mega watt di beberapa tempat selanjutnya kedepan untuk mengantisipasi PLN akan ditambahkan daya dalam tahun kedepan secara berjenjang mencapai 1 200 megawatt, diharapkan kita memiliki cadangan cukup banyak. Kemudian penyampaian dari GM Indonesia Power An.Sinulingga diBali standarnya kita paling tidak memiliki 750 Megawatt, daya tersebut dapat diwujudkan dengan memperkuat 3 lokasi pembangkit tenaga listrik di Bali meliputi Gilimanuk,Pemaron dan Sanggaran. Tanggapan dari anggota DPRD Bali meliputi:
1. I B Udiana (Golkar) mendukung program PLN kemudian mempertanyakan Program PLN Bali dan jumlah anggaran pembangunan Kelistrikan diBali.
2. Made budastra ( PDIP) menyatakan Bali seharusnya sudah mandiri karena selama ini kita mendapat pasokan dari Jawa, dengan adanya pemadaman rakyat Bali merasa dirugikan usahanya karena listrik merupakan kebutuhan utama.
Jawaban dari GM Pln Bali krisis listrik di Bali terjadi karena kurangnya daya sehingga kita harus kerjasama dgn pihak swasta kemudian masalah anggaran PLN tidak mencampuri kearah itu karena pihak swasta yg akan melakukannya, namun diharapkan paling tidak kita dapat menambah daya listrik secara mandiri di tiga titik lokasi Celukan Bawang, Pemaron dan Sanggaran. Ketua sidang yang dipimpin oleh Agus Suradnyana (PDIP) mengatakan agar perusahan yg telah menang dalam tender mampu memberi garansi kepada pemerintah atau dicarikan jalan keluarnya.